Saya berdiri di sana. Di halaman Rumah Sakit Pratama Wasileo, Kecamatan Maba Utara. Hari itu, 10 September 2024, begitu meriah. Warga datang dari berbagai desa. Bupati Ubaid beri sambutan, tenda-tenda berdiri. Musik mengalun. Tapi yang paling saya ingat ialah beberapa ibu yang menitikkan air mata-haru di tengah rame itu. Air mata yang sulit diterjemahkan ke dalam angka-angka pembangunan. Mungkin bagi sebagian orang, peresmian hanya seremoni pemerintahan. Tapi bagi banyak orang Maba Utara, hari itu adalah simbol harapan yang berpuluh tahun dong tunggu.
Dua tahun setelah itu, rumah sakit itu belum beroperasi optimal. Pemerintah daerah mengakui masih terdapat sejumlah kendala, mulai dari alat kesehatan, tenaga dokter spesialis, hingga infrastruktur kelistrikan. “Dari sisi kesiapan alkes dan dokter ahli memang masih kurang…” Begitu kata Ricky, Sekda Haltim seperti dikutip Tribuntermate.com, beberapa waktu lalu.
Bahkan belakangan terungkap bahwa kebutuhan gardu dan trafo listrik yang diperlukan agar rumah sakit dapat beroperasi hanya berkisar Rp200 juta.
Kita tahu, Maba Utara lima tahun terakhir memang menjadi perhatian pemerintah Ubaid-Anjas, pembangunan jalan dan jembatan telah membuka keterisolasian sejumlah wilayah dan mempermudah mobilitas warga, meski sebagian ruas kini kembali memerlukan perhatian.
Prioritas yang Diabaikan
Sehingga pertanyaan mengenai prioritas pembangunan menjadi penting diajukan. Pertanyaan ini makin relevan jika membaca RPJMD Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2025–2029. Dalam dokumen itu, pemerintahan Ubaid-Anjas menetapkan tahun 2026 sebagai tahap awal penguatan fondasi pembangunan daerah. Fokusnya diarahkan pada konsolidasi data, layanan dasar, kelembagaan, tata kelola pelayanan publik, serta penyempurnaan sistem perencanaan dan regulasi daerah. Dokumen itu juga menegaskan bahwa seluruh strategi pembangunan disusun dengan mempertimbangkan efektivitas intervensi dan daya dukung fiskal yang tersedia.
Jika kita peras RPJMD itu, tampaklah tahun 2026 bukan dirancang sebagai tahun ekspansi pembangunan fisik semata. Tahun ini dirancang sebagai fase memperkuat fondasi agar pembangunan pada tahun-tahun berikutnya memiliki pijakan yang kuat.
Apakah fondasi pembangunan hanya berupa beton, pasangan batu, bronjong, dan konstruksi fisik? Atau juga mencakup rumah sakit yang berfungsi, air bersih warga yang mudah diakses, sekolah yang berkualitas, tenaga kerja yang siap, petani yang produktif, nelayan yang didukung, serta pelayanan publik yang berjalan secara efektif?
Lagi-lagi pertanyaan ini jadi semakin penting jika kita mengamati struktur APBD Halmahera Timur Tahun 2026. Pada tahun yang sama ketika Rumah Sakit Pratama Wasileo masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar agar dapat beroperasi optimal, Pemerintah Daerah mengalokasikan Rp40,8 miliar untuk perawatan kanal di Kota Maba.
Saya sama sekali tidak menyangka kanal itu penting dalam tata kelola kawasan perkotaan dan pengendalian aliran air. Namun sekali lagi. Besarnya nilai anggaran tersebut buat publik berhak bertanya dasar prioritasnya.
Karena 40,8 miliar itu hampir menyamai seluruh pagu Dinas Pertanian yang mencapai sekitar Rp42,6 miliar. Nilainya mencapai sekitar 83 persen dari total pagu Dinas Pendidikan dan sekitar 77 persen dari total pagu Dinas Kesehatan. Anggaran itu juga sekitar dua puluh kali lebih besar dibanding pagu Ketahanan Pangan, lebih dari lima belas kali anggaran Kelautan dan Perikanan, dan sekitar dua puluh enam kali anggaran Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.
Saat yang sama, RPJMD Kabupaten Halmahera Timur menempatkan penguatan ekonomi kerakyatan, peningkatan produktivitas masyarakat, dan penguatan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu arah pembangunan utama.
Aggaran dan Prioritas Tidak nyambung
Persoalan prioritas ini menjadi semakin penting jika kita baca seksama laporan pertanggungjawaban APBD Tahun 2025 yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur kepada DPRD pada 17 Juni lalu. Laporan itu menyebut sepanjang tahun 2025 penggunaan anggaran diprioritaskan pada sektor-sektor strategis seperti infrastruktur dasar, kesehatan, pendidikan, penguatan ekonomi masyarakat, dan pembangunan kawasan perdesaan.
Pada saat yang sama, realisasi APBD 2025 menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp451,14 miliar yang akan dimanfaatkan kembali pada APBD Tahun 2026. Angka ini jauh lebih besar daripada alokasi perawatan kanal yang jadi polemik publik akhir-akhir ini.
Data itu lagi-lagi memantik pertanyaan terbuka. Jika sektor kesehatan merupakan salah satu prioritas pembangunan dan tersedia SiLPA dalam jumlah yang sangat besar, mengapa Rumah Sakit Pratama Wasileo yang telah diresmikan sejak September 2024 masih menghadapi kendala operasional hingga pertengahan 2026?
Mengapa kebutuhan gardu dan trafo listrik yang nilainya sekitar Rp200 juta belum dapat diselesaikan lebih awal, sementara APBD 2026 mengalokasikan Rp40,8 miliar untuk perawatan kanal di Kota Maba?
Saya tidak bermaksud mempertentangkan satu sektor dengan sektor lain. Tapi pertanyaan tentang bagaimana pemerintahan Ubaid-Anjas menentukan urutan prioritas dalam penggunaan sumber daya fiskal yang tersedia.
Apalagi kondisi fiskal Halmahera Timur juga tidak sepenuhnya ideal. Seperti tampak pada RAPBD Tahun 2026 ini Pendapatan Asli Daerah hanya sekitar Rp43,8 miliar atau kurang dari lima persen dari total pendapatan daerah. Sebaliknya, lebih dari 94 persen pendapatan daerah masih bergantung pada transfer pemerintah pusat. Bahkan APBD Tahun 2026 dirancang dengan defisit sekitar Rp273,5 miliar.
Dalam situasi macam itu, setiap keputusan belanja semestinya diuji melalui tiga pertanyaan sederhana: seberapa mendesak kebutuhan yang hendak diselesaikan, berapa banyak masyarakat yang menerima manfaat langsung, dan seberapa besar kontribusinya terhadap arah pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Tiga pertanyaan ini yang tampaknya tidak diperbincangkan sungguh-sungguh oleh anggota DPRD Haltim saat mendedah program dengan mitra kerjanya.
Rumah sakit yang belum beroperasi optimal, sektor-sektor pelayanan dasar yang masih terbatas, serta pilihan anggaran yang memunculkan begitu banyak pertanyaan, mungkin ini tak hanya persoalan teknis pemerintahan. Bisa jadi adalah gejala dari sesuatu yang lebih mendasar: adanya jarak antara perencanaan dan penganggaran. Dan jika benar demikian, maka ada yang memang sedang sakit antara RPJMD dan APBD Halmahera Timur Tahun ini.
Artikel ini pernah tayang di Abarfagogoru.com pada 22 Juni 2026.