Hari ini banyak kampung di sekujur tubuh pulau Halmahera telah kehilangan inti kekuatannya: persatuan dan kebersamaan. Banyak kampung itu terbelah dalam berbagai cara berkat asumsi yang sama-sama berkutat pada kesejahteraan sempit dan sesaat. Kesejahteraan sesaat dan sempit itu, biasanya terkait dengan uang dan berbagai kepentingan penguasaan sepihak atas berbagai hal yang bisa menghasilkan uang itu pula.
Pasca reformasi, kampung-kampung di sekujur tubuh Halmahera terbelah akibat perebutan tanah untuk kepentingan ganti rugi kepada perusahaan. Di sisi lain, pembelahan itu didorong oleh semangat desentralisasi. Sebut saja kabupaten baru, kecamatan baru dan desa-desa baru bermunculan di pulau ini tak lama setelah reformasi. Dengan pola administrasi baru yang tidak mendukung penguatan dan keberlanjutan sejarah kampung-kampung itu sendiri. Atau, orang-orang jadi lupa sejarahnya sendiri dan menerima serta menghidupkan sesuatu yang lain, yang datang dari sejarah yang lain pula demi pencapaian penghasilan sesaat.
Kini, setelah lebih 10 tahun pasca reformasi, kesejahteraan itu tak kunjung diraih dan yang tersisa hanya perasaan luka dan tidak nyaman akibat keterbelahan yang semakin parah.Lebih lanjut, pulau Halmahera itu pun makin korengan akibat kegiatan ekonomi keruk yang merusak alam secara permanen.
Untuk memenuhi dan mempertahankan kelangsungan hidup bersama itu tersimpan dalam berbagai istilah yang mengacu pada kolektifitas dan hajat baik yang lebih luas. Sebutlah seperti sasi, makan saniri, bobeto, dusun sagu, dan sebagainya.
Kita perlu bertanya dan memeriksa jauh lebih mendalam. Setelah berlangsungnya konflik besar tahun 1999-2000 meliputi keseluruhan Kepulauan Maluku, mengapa kampanye desentralisasi dan ekonomi pertambangan yang justru bercokol mengarahkan laju dan dinamika kehidupan selanjutnya? Desentralisasi yang mengacaukan tata kehidupan dengan begitu mudah bisa berlangsung di Halmahera akibat persepsi yang sudah terbelah, dan dari situ-lah berbagai moda ekonomi keruk atau tambang terus memasuki pulau ini menjadi lebih mudah pula. Dan selama ini negara memang berfungsi sebagai pelayan bagi pembesaran ekonomi kapitalis.
Konflik besar 1999-2000 telah menghancurkan benteng terkuat dari orang-orang Halmahera selama ini, yakni rasa persaudaraan (kitorang basudara) dan kebersamaannya. Akibat dari konflik besar ini, ternyata ekonomi kapitalistik-lah yang bisa menangguk untung. Anak-anak Halmahera yang sudah tidak menjadi benteng bagi ruang hidup bersama itu, kini menjadi ujung tombak dari pembesaran ekonomi kapitalistik di kampung-kampungnya sendiri melalui perebutan tanah leluhur untuk dijual kepada pertambangan.
Berbagai pembelahan kebersamaan yang terjadi di masa kini, akarnya bisa ditarik lebih jauh setidaknya sejak masa kolonial, yang menanamkan strukturasi dari politik adu domba. Strukturasi ini-lah yang terus bekerja, direproduksi ulang, dikembangkan dengan berbagai kecanggihan yang semakin memadai; oleh berbagai rejim dan pihak kepentingan.
Kolonialisme
Belajar dari catatan lebih awal sejarah Halmahera, banyak kampung terbukti bisa bertahan menghadapi gempuran adu domba kolonialisme. Di masa itu, kampung-kampung diadu domba dengan pendekatan komoditas dan ikatan feodalnya dengan dua kesultanan, Ternate dan Tidore. Adu domba itu terus membesar dengan sendirinya, terlebih setelah kampung-kampung menerima strukturasi demikian dalam sistem persepsinya.
Kolonialisme memanfaatkan berbagai aspek keragaman dalam kampung dan antarkampung sebagai alat adu domba. Padahal aslinya, dalam persepsi orang Halmahera sendiri, berbagai keragaman itu bukanlah suatu batasan untuk saling merasa sebagai pihak yang berbeda, sehingga seterusnya saling bersaing. Batasan itu justru adalah wilayah untuk pertemuan, upaya saling mengenali dan titik pembesaran dalam membangun peri kehidupan bersama yang memadai. Perubahan mendasar ini menjadi awal perubahan strukturasi persepsi dan tindakan yang terus berlanjut dalam berbagai level dan bidang sampai hari ini. Di mana, titik bagi pertemuan dan simpul persatuan, justru berbalik menjadi titik perpecahan dan pertempuran.
Pada masa lalu, kampung-kampung di Halmahera menjalankan prinsip bagaimana ruang hidupnya agar bisa bermanfaat seluas-luasnya bagi orang banyak, tak semata orang-orang dari kalangan sendiri. Banyak kampung menerima kehadiran dan kedatangan orang-orang dari tempat yang jauh untuk bisa hidup bersama. Hampir di tiap kampung terdapat kisah-kisah, yang menuturkan bagaimana setiap kampung saling membuka dan menyediakan ruang untuk sesamanya dalam rasa senasib-sepenanggungan. Baik tanah dan airnya boleh diambil hasilnya oleh orang dari kampung lain yang senasib-sepenanggungan itu. Bahkan, banyak kampung kemudian menerima kehadiran orang dari tempat yang jauh untuk terus menetap di kampungnya untuk selamanya. Semua ini demi keluasan kemanfaatan ruang hidup bagi sesama. Inilah titik atau poin keragaman yang menjadi alasan bagi pertemuan (saling mengenal) dan pembesaran persatuan.
Namun, kolonialisme yang juga habis-habisan mempelajari corak kehidupan kampung, justru memanfaatkan keberagaman dalam tiap kampung itu sebagai jalan adu domba. Satu pihak dalam kampung didekati sementara pihak lainnya dimusuhi. Satu pihak dijadikan tentara bayaran, sedang pihak lainnya sebagai sasaran serangan. Orang-orang kampung termakan juga dengan siasat ini, apalagi ketika kolonialisme menggandeng struktur feodal di sekitar mereka.
Halmahera tidak sendirian. Di belahan lain Nusantara, kolonialisme telah mengubah banyak cara dan struktur dalam perikehidupan kampung, kerajaan dan gerakan-gerakan perlawanan rakyat. Di Minangkabau misalnya, kolonialisme membentuk ulang sekitar seratusan lebih nagari-nagari boneka, berikut dengan datuk-datuk bonekanya pula untuk diadu domba dengan gerakan Paderi.Selanjutnya, pihak kolonial berusaha mempengaruhi bentuk-bentuk hubungan antarbeberapa nagari yang penting. Di Kerajaan Mataram, Mangkunegaran dan Kasunanan Surakarta, kolonialisme menyusupkan berbagai pangkat feodal baru yang merusak dan mengacaukan struktur feodal Jawa, memunculkan pangeran-pangeran baru yang jauh lebih loyal lagi pada kolonial.
Musuh kita bukanlah sesama orang kampung. Musuh kita adalah setiap hal apapun yang mendorong kita sesama orang kampung saling memusuhi dan menyakiti satu sama lain.
Di Aceh, kolonialisme berhasil menembus struktur pertahanan terkuat bangsa Aceh yang berpangkal pada kesetiaan hulu balang pada komando pertempuran. Pihak kolonial mengacaukan struktur informasi antarhulu balang, menciptakan hulu balang boneka dan pengacauan persepsi antarsesama hulu balang.
Hampir di semua tempat, kolonialisme berhasil merubah setiap alat inti pertahanan kampung justru menjadi alat penghancuran kampung itu sendiri. Prinsipnya seperti mencari cara, agar bagaimana berlangsung yang namanya “senjata makan tuan”. Termasuk di Halmahera, kebersamaan sebagai inti kekuatannya justru telah menjadi alat perpecahan. Yakni, ketika kebersamaan tidak lagi berpinsip pada hajat baik atas semua orang yang senasib-sepenanggungan (tidak peduli suku, bangsa dan agamanya), tapi prinsip kebersamaan yang mengkerut dan meyempit, hanya pada “kita” dan “kami” yang sepihak dan terbelah-belah. Istilah “kami” dihadapkan pada “kami” yang lainnya, yang sesungguhnya sama-sama terancam kondisinya oleh akibat musuh bersama yang lebih besar melampaui sesama “kami” itu, yakni perampas ruang hidup rakyat banyak, seperti kolonialisme.
Orde Baru
Semangat kolonialisme itu sedikit atau banyak masih berlanjut. Di sisi lain, Orde Baru semakin canggih pula menyusupi, memberi pengaruh dan mengarahkan berbagai corak kehidupan kampung selanjutnya. Di masa ini, kampung-kampung di sekujur tubuh kepulauan Nusantara perlahan tapi pasti, semakin matang menjadi arena bagi pertumbuhan kompetisi yang semakin terbuka. Seakan-akan, kampung-kampung itu melanjutkan semangat hidup yang berkembang di kota-kota besar. Kota besar seperti menjadi acuan, tentang apa yang harus dicapai di depan. Semua ini berlangsung dalam arah semangat pembangunan untuk kesejahteraan dan kemajuan, yang sesungguhnya juga adalah pembesaran moda kapitalistik.
Pembangunan Orde Baru menaruh semangat yang sepenuhnya berbeda dengan kesejarahan banyak kampung di Indonesia. Orde Baru meyakini betul soal pendapatan perkapita sebagai jalan mencapai kesejahteraan. Pendapatan perkapita ini adalah pendapatan uang oleh setiap kepala. Petani-petani dan nelayan di banyak kampung, didorong agar menjadi orang-orang yang lihai dan terampil dalam menghasilkan uang. Padahal, model dan cara bagaimana orang-orang kampung mempertahankan dan melanjutkan kelangsungan hidupnya, dibentuk dalam kesejarahan yang sama sekali tidak mengandalkan semangat perkapita.
Kampung-kampung selama ini tumbuh dan dikelola melalui semangat kebersamaan dan hajat baik atas sesama yang senasib-sepenanggungan.Sementara semangat perkapita mengedepankan individualisme serta persaingan terbuka, hingga berlanjut mewajarkan keinginan untuk cari selamat sendiri-sendiri.
Memang, uang diperlukan di masa yang sudah berubah ini. Namun, semangat perkapita yang berlangsung itu jika tidak dievaluasi, pada akhirnya bisa mendangkalkan perikehidupan kampung secara menyeluruh. Jika ditilik kesejarahan, banyak kampung di Halmahera saja, usaha untuk memenuhi dan mempertahankan kelangsungan hidup bersama itu tersimpan dalam berbagai istilah yang mengacu pada kolektifitas dan hajat baik yang lebih luas. Sebutlah seperti sasi, makan saniri, bobeto, dusun sagu, dan sebagainya.
Kolonialisme ternyata tidak mampu menghapus sepenuhnya berbagai kesejarahan kampung yang masih hidup sampai hari ini. Dalam berbagai istilah yang asli berasal dari kampung itu sendiri, sama sekali tidak kita dapati adanya kandungan semangat perkapita dan individualisme.Justru berbagai istilah itu dengan gamblang memperlihatkan moda penghidupan kolektif, menaruh perawatan alam sebagai tanggung jawab langsung dan mengedepankan hajat baik kehidupan yang lebih panjang.
Anak-cucu yang akan lahir dan hidup di masa depan, selalu menjadi pertimbangan paling awal untuk setiap tindakan di masa kini. Karma, atau akibat buruk dari ulah tangan sendiri, selalu menjadi rujukan bersama. Semangat ini sama sekali berbeda dengan semangat perkapita.
Dari semangat perkapita, sentimen asal-usul dibangkit-bangkitkan dan terus membesar melanjutkan strukturasi kolonial. Dalam konteks Orde Baru hingga saat ini, politik identitas ini sama bertujuan untuk penguasaan segala sesuatu yang bisa menghasilkan uang. Identitas dan sentimen asal-usul kini menjadi pemantik awal untuk saling menyakiti dan menghancurkan satu sama lain demi penguasaan sumber penghidupan dan uang.
Sentimen asal-usul dibangkit-bangkitkan dan terus membesar melanjutkan strukturasi kolonial. Dalam konteks Orde Baru hingga saat ini, politik identitas ini sama bertujuan untuk penguasaan segala sesuatu yang bisa menghasilkan uang.
Padahal asal-usul dan identitas seharusnya tidak merujuk pada kepentingan yang sempit demikian. Asal-usul yang saling beragam dalam sebuah kampung, ataupun antarkampung, pada dasarnya merujuk pada pembuktian tentang bagaimana kelangsungan hidup itu sudah berlangsung begitu lama. Bukan tiba-tiba dan begitu saja, justru berkat kepaduan antarberbagai keragaman. Atau bagaimana sebuah kampung dan konteks kehidupannya yang lebih luas terus bertahan sampai ratusan tahun, berkat kemampuan kolektif orang-orang yang saling berbeda dalam berbagai tingkatan kesatuan ruang hidup menjaga keberlangsungan masa depannya.Keberagaman identitas, justru sebagai kekayaan untuk memperkuat pertautan berbagai simpul demi pembesaran kesejarahan ruang hidup bersama. Bukan sebaliknya, untuk menghabisi sejarah bersama itu.
Perbedaan identitas, lebih banyak merujuk kepada fungsi penjagaan ruang hidup bersama, ketimbang soal penguasaan. Hampir tidak ada soal penguasaan yang sepihak dalam kesejarahan asal-usul di sekujur Halmahera. Siapapun dalam kesejarahan yang panjang dalam peri kehidupan itu, merupakan mereka yang sama-sama berasal-usul secara mendalam atas tempat dan ruang hidupnya (konteks ruang hidupnya, sejak dari kampung hingga satu pulau Halmahera dan jejaringnya dalam Kepulauan Maluku).
Kini, sentimen asal-usul justru menjadi alat pemecah-belah yang paling efektif. Strukturasinya berbalik. Dengan lain kata, klaim kesejarahanbergelora di berbagai pojokan pulau Halmaherahari ini justru sebagai cara untuk membunuh sejarahnya sendiri, atau menghancurkan ruang hidupnya sendiri.
Membalik Karma
Hari ini, kita seperti hidup dalam karma dari sejarah yang tidak dibenahi secara menyeluruh. Kini solidaritas muncul justru untuk menyaingi solidaritas yang lain. Identitas menjadi cara untuk merendahkan yang lain. Sumber penghidupan apapun dari alam kini menjadi rebutan. Melalui desentralisasi, orang Halmahera belajar menggunakan “garis” sebagai batas tanah, yang tidak pernah menjadi penting dalam ratusan tahun sebelumnya.
Dan kini melalui pembubuhan garis batas itu-lah, percekcokan antarkampung dan antarpihak terus berlangsung di mana-mana. Rasa curiga terus tumbuh, kepada pihak adat, pihak agama dan pemerintah; apakah mereka benar sudah mengurusi masyarakatnya atau malah mengurusi diri sendiri. Dalam satu kampung saja, antara ayah dan anak, keponakan dan paman, sesama anak muda, antardusun, antarmarga, dan sebagainya. Semuanya saling terlibat percekcokan besar dan kecil.
Ada apakah dengan peri kehidupan kita saat ini? Mengapa kita lebih sibuk menyakiti saudara sendiri ketimbang mengurusi masalah yang sesungguhnya? Siapa atau apa musuh kita sebenarnya? Merujuk kenyataan sejarah sejak masa kolonial sampai hari ini. Akar masalah atau musuh bersama kita masih-lah yang itu-itu juga. Yakni pembesaran ekonomi kapitalistik yang mengubah dan mendangkalkan peri kehidupan secara menyeluruh.
Anak-anak sejarah dari ruang hidup Halmahera itu sendiri pun sudah meninggalkan nilai sejarahnya sendiri yang mengajarkan bahwa ruang hidup itu semestinyabermanfaat seluas-luasnya bagi orang lain dari manapun, asalkan yang senasib dan sepenanggungan (golongan yang sama-sama tertindas). Kini banyak anak-anak Halmahera sendiri justru menjadi ujung tombak dari semua pembesaran ekonomi kapital yang bekerja di kampungnya sendiri.
Karma ini mesti dibalik. Nilai sejarah asli harus dipelajari dan dihidupkan lagi. Sekaligus membersihkan sejarah itu sendiri dari bias dan strukturasi yang menjebak (struktur adu domba) yang mana senjata justru membunuh tuannya sendiri. Musuh kita bukanlah sesama orang kampung yang kesemuanya kini saling kepepet mencari makan mempertahankan hidup. Musuh kita adalah setiap hal apapun yang mendorong kita sesama orang kampung saling memusuhi dan menyakiti satu sama lain.[]
*Surya Saluang, Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Driyarkara-Jakarta